Legislator Pertanyakan Strategi Pengawasan Aset Negara Pasca Pemindahan IKN

28-01-2020 / KOMISI II

 

 

Dalam rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Sektretaris Negara, Anggota DPR RI Komarudin Watubun sempat mempertanyakan pengawasan terhadap aset negara yang ada apabila rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) benar-benar direalisasikan.

 

“Kalau mengurus Gelora Bung Karno saja sudah begitu sulit, bagaimana kalau dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Dan aset yang di bawah pengawasan Mensesneg itu, apakah tetap dikelola oleh Mensesneg atau perlu ada badan khusus yang menangani masalah ini,” ucap Komarudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

 

Politisi dapil Papua ini juga mempertanyakan strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Sekretaris Negara terhadap aset negara yang ada di Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

 

Selain itu politisi Fraksi PDI Perjuangan itu meminta penjelasan mengenai nasib bangunan mess yang dibangun pada saat perhelatan akbar Asian Games 2019 lalu yang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia menginginkan agar aset negara tersebut dikelola secara profesional.

 

“Bagaimana strategi pasca pemindahan ibukota (negara) nanti. Dan dulu kita membangun mess untuk Asian Games. Bagaimana nasibnya sekarang, apakah sudah dikelola dengan profesional,” ujarnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...